April 6, 2021 By fwse.info 0

Pakar Kritik Satgas Hak Tagih BLBI: Tunjuk Saja Debt Collector

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana, mempertanyakan pembuatan Satuan Petugas( Satgas) Penindakan Hak Tagih Negeri Dana Dorongan Likuiditas Bank Indonesia( BLBI) usai penyidikan permasalahan Pesan Penjelasan Lunas( SKL) BLBI dengan terdakwa Sjamsul serta Itjih Nursalim dihentikan KPK.

Bagi ia, negeri butuh menagih dana BLBI walaupun terdapat ataupun tidak Pesan Perintah Penghentian Penyidikan( SP3) oleh lembaga antirasuah Web Berita Baru Harian .

” Urgensinya menagih, bukan membentuk regu tagih. Jika wujud regu tagih bagi aku kita tunjuk saja debt collector yang sangat jago sepanjang ini mana sih. Tanya tuh sama bank- bank yang suka memiliki jasa debt collector siapa yang sangat jago yang tingkatan pencapaiannya, persentasenya yang sangat besar,” kata Ganjar dalam dialog virtual Menyoal Langkah KPK Menghentikan Penyidikan Masalah BLBI, Minggu( 11/ 4).

Dia mempermasalahkan komposisi Satgas yang diisi oleh 5 menteri serta Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI( Kapolri). Bagi ia, tanggung jawab yang diberikan lewat Keputusan Presiden( Keppres) No 6 Tahun 2021 tersebut menaikkan tugas pejabat negeri.

” Bukan bermaksud menyepelehkan Satgas ini, tetapi enggak butuh. Nanti orang over ekspektasi lagi. Pak presiden, coba cek dahulu jangan- jangan hak tagih negeri bukan hanya BLBI. Sekaligus saja. Kok konsen banget sama BLBI,” imbuh Ganjar.

Dosen Sekolah Besar Hukum Indonesia( STHI) Jentera sekalian Ahli Hukum Tata Negeri, Bivitri Susanti, memperhitungkan pembuatan Satgas Hak Tagih BLBI tidak lepas dengan pesan politik terhadap eksistensi lembaga antirasuah.

” Enggak butuh buat Keppresnya sebab terdapat konsekuensi hukum administrasi negeri nanti yang hendak keluar, serta bagi aku nanti hendak mubazir. Soal regu pula, buat aku, ini pula menihilkan KPK. Terdapat pesan politik pula buat aku, KPK betul- betul diabaikan di mari. Jadi, telah dikira enggak eksis,” ucap ia.

Tidak hanya itu, lanjut Bivitri, pembuatan Satgas Hak Tagih BLBI pula memperlihatkan metode pandang pemerintah terhadap program pemberantasan korupsi, ialah gimana metode supaya duit negeri kembali.

Penegakan hukum buat memunculkan dampak jera, bagi ia, tidak lagi jadi tujuan utama.

” Metode pandang yang terutama itu bukan pemberantasan ataupun penegakan hukumnya, tetapi duitnya balik. Ini nampak dari narasi agak tidak berubah- ubah. Jika kita runut satu- satu jajaran pemerintah, soal tidak membuat gaduh, soal restoratif justice yang telah disalahpahami,” imbuh ia.

Baca Juga : Panduan Terbaik Buat Mencari Aplikasi Distributor Baju

Tadinya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres No 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penindakan Hak Tagih Negeri Dana BLBI. Satgas tersebut mulai bekerja semenjak Keppres diresmikan ialah 6 April 2021 sampai 31 Desember 2023.

Menko Polhukam, Mahfud MD, menarangkan kalau tugas Satgas merupakan menagih serta memproses seluruh jaminan supaya jadi peninggalan negeri.

” Saat ini pemerintah hendak menagih serta memburu aset- aset sebab utang perdata terpaut BLBI jumlahnya lebih dari Rp 108 triliun,” ucap Mahfud.